Kepolisian Resor Jember atau Polres Jember adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten. Polres Jember merupakan Polres dengan klasifikasi (tingkat) B, sehingga kepala kepolisian resor yang menjabat seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Markas Kepolisian Resor Jember (Mapolres Jember) beralamat di Jl. Kartini 17, Jember, Jawa Timur, Call Center 0331-110.
Pakusari, Jember – Keharmonisan dan keamanan lingkungan menjadi prioritas utama dalam menjaga kondusifitas desa. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Bhabinkamtibmas Desa Kertosari, Bripka Galih, bersama tiga pilar desa Kertosari dalam menyelesaikan batas tanah yang melibatkan sembilan warga Krajan Desa Kertosari yaitu HR, SF, DF, SG SD, Bu DN, ST, RS dan SM. Mediasi yang dilakukan…
Jember – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi kepolisian, Tim Inspektorat Pengawasan Daerah (Itswasda) Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan supervisi dan evaluasi terhadap produk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 di Polres Jember, Pentingnya Evaluasi AKIP dalam Menjaga Akuntabilitas dan Transparansi ini juga melibatkan Polres Bondowoso sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas…
Kepolisian Resor Jember atau Polres Jember adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Jember. Polres Jember merupakan Polres dengan klasifikasi (tingkat) B, sehingga kepala kepolisian resort yang menjabat seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Markas Kepolisian Resort Jember (Mapolres Jember) beralamat di Jalan Kartini 17, Jember, Jawa Timur. Polres Jember saat ini dipimpin oleh AKBP Bayu Pratama Gubunagi S.H., S.I.K, M.Si dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Polres Jember telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sesuai program Pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi
